Implikasi Normatif Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Perlindungan Kelompok Minroritas Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta - Ichwanuddin, Abi; Widyaningrum, Tuti (JURNAL HUKUM STAATRECHTS, 2021)
Negara Indonesia mempunyai keungggulan, yaitu pluralitas, kemajemukan yang bersifat multidimensional. Kemajemukan suku, ras, etnik golongan dan agama adalah warna dasar dan nafas yang membuat Indonesia memiliki nilai yang unik dan spesifik. Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya untuk dapat hidup rukun berdampingan. Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakan kepercayaannya masing-masing seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”. Oleh karena itu rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama yang jamin negara. Kebebasan untuk beragama di Indonesia ini dituangkan dalam konstitusi (UUD 1945) sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 28 E mengenai kebebasan beragama dan beribadah; pasal 28 J yang mengatur mengenai batasan dalam beribadah bagi setiap orang agar tercipta ketertiban ; serta pasal 29 yang memberikan jaminan menjalankan agama dan kepercayaan. Peran UUD 1945 sebagai pemersatu, bukan berarti UUD 1945 menghilangkan atau menafikkan adanya perbedaan yang beragam dari seluruh rakyat Indonesia. Konflik pendirian rumah ibadah acapkali menjadi hambatan upaya penciptaan kerukunan umat beragama. Tidak jarang ditemukan dalam pendirian rumah ibadah mengalami problematika, sebab permasalahan rumah ibadah sesuatu yang sangat sensitif dan seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik. Kata Kunci : rumah ibadah, kebebasan beragama